Surat Permohonan Penetapan Tersangka Voni Panambunan Oleh Kejati Sulut Di Terima Kejagung

Surat Permohonan Penetapan Tersangka Voni Panambunan Oleh Kejati Sulut Di Terima Kejagung
Spread the love

Manado – LIDIK.NET – Entah apa yang terjadi dengan sistem peradilan di negara ini. Penegakan hukum sepertinya hanya jadi alat yang dimainkan untuk kepentingan elit belaka.

Kasus korupsi pemecah ombak Likupang Timur Minut contohnya. Sikap inkonsistensi dan saling lempar kewenangan antara Kejati Sulut dan Kejagung nampak jelas pada penetapan tersangka kasus yang diduga kuat melibatkan Bupati Minut Vonny Panambunan didalam pusaran kasus tersebut.

Diketahui sebelumnya telah ada putusan pengadilan Negeri Manado
dimana dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Immanuel Barru yang isinya pengadilan memerintahkan penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut untuk segera menetapkan pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak, penimbunan batu di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana daerah di Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2016, sesuai aturan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

Kabar terbaru, kejaksaan tinggi Sulut sudah mengajukan surat ke Kejaksaan Agung, prihal persetujuan penetapan tersangka terhadap Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) bersama 3 calon tersangka lainnya dalam kasus pemecah ombak di Likupang.

Dimana, dalam surat katebelece itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Iqbal Arief, telah mengirimkan surat resmi bernomor B.1615/P.I/Fd 1/12/2019 tentang hasil rapat koordinasi penanganan perkara tipikor pada 18 Desember 2019, yang ditujukan kepada Jampidsus Adi Toegarisman dan tembusan Jaksa Agung RI, Ses Jampidsus serta Direktur Penyidikan pada Jampidsus.

Dalam salinan dokumen sebagaimana dikutip dari laman sketsindonews.com, Perihal surat permintaan agar Kejaksaan Agung menyetujui penetapan tersangka terhadap Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) bersama 3 calon tersangka lainnya antara lain Stevenson J Koloay selaku plt Kadis PU Kabupaten Minahasa Utara waktu itu, Alex Panambunan adik dari Bupati Vonnie Panambunan dan Kombes Pol Rio Permana Mandagi mantan Kapolrestabes Manado yang saat ini bertugas di Sespim Polri Lembang Jawa Barat.

Baca juga:   Bupati Minut Diduga Lakukan Pungli ADD Desa Sarawet Likupang Timur

Pantauan awak media di Pemkab Minut sepekan terakhir, Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sejak pelantikan Hukum Tua terpilih hasil Pilkades November 2019 lalu, di Auditorium kantor Bupati pada Senin 7 Januari 2020, Bupati VAP sudah tidak tampak berkegiatan di kantor Bupati.

Sebelumnya, Ketua LSM Minut Conection Noldy Johan Awuy, mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kepada Menkopolhukam Mahfud MD dan Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara mengenai tidak dilaksanakannya putusan PN Manado oleh pihak tergugat I dan II.

“Kita juga sudah mendatangi Kejagung untuk mempertanyakannya. Dalam kasus korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang hanya menjadikan orang kecil yang tidak menikmati uang sebagai tersangka. Sementara Bupati Minut yang menerima aliran dana hasil korupsi lebih banyak, tidak dijadikan sebagai tersangka. Bahkan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan selama 15 kali pemanggilan termasuk pemanggilan patut dan paksa tidak datang untuk bersaksi. Kita hanya berharap pihak Kejaksaan melakukan putusan PN Manado tersebut,” kata Noldy Johan Awuy.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut melalui Kepala seksi Penerangan Hukum (Penkum) Yoni Mallaka saat dikonfirmasi mengaku jika dirinya belum mengetahui tentang surat tersebut.
“Kami belum mengetahui tentang surat tersebut. Kami belum mengetahuinya,” jelas Mallaka Jumat (17/01/2020) siang.

Lebih mengherankan lagi Jaksa Agung Muda bidang tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, pun dibuat ambigu dalam mengambil sikap soal kasus dugaan korupsi pemecah ombak di Desa Likupang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, yang diduga kuat melibatkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan.

Mantan Kajati DKI Jakarta itu berdalih kewenangan untuk melakukan penuntutan atau melimpahkan perkara Vonnie ke Pengadilan Tipikor Manado ada di Kejaksaan Tingggi Sulut di Manado. “Silahkan tanya ke Manado,” kata Adi Toegarisman, Senin (13/01/20) malam dikutip dari laman sketsindonews.com.

Baca juga:   KPK Bidik Pemkab Minsel, Kapolda Sulut Diminta Evaluasi Kinerja Kapolres Minsel Akbp Arya Perdana

Sebelumnya Laskar Manguni Indonesia dibawah pimpinan hanni pantow mendatangi kantor kejati sulut untuk mempertanyakan proses kasus korupsi pemecah ombak tersebut,  putusan praper dan keterangan sejumlah saksi menguak nama seorang bupati kenapa tidak di lanjutkan prosesnya, ini sudah putusan praper kejati sulut harus melaksanakan putusan itu jika tidak ada apa dengan kejaksaan ?  Tanya pantow.  LMI sebagai Ormas Terbesar juga menitip pesan bahwa jika kejati diam akan kasus ini LMI akan kembali melakukan aksi besar besaran di kantor ini dan akan bakar keranda serta nginap di halaman kantor kejati sulut.  ” (red)

Rupanya ada pejabat yang dapat tanah di bawah kaki gunung dian minahasa utara itu, dasar kau pejabat bangsat

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini