BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan Ramud, S.I.Kom. (Dapil VIII: Aceh Tenggara – Gayo Lues), mendesak para pemangku kebijakan dan pihak berwenang agar mengedepankan pendekatan yang bijak, humanis, serta memberikan solusi konkret bagi masyarakat petani kecil terkait persoalan penertiban lahan sawit di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yahdi Hasan merespons aspirasi langsung yang diterimanya saat turun menyerap aspirasi masyarakat beberapa hari belakangan. Dalam berbagai kesempatan dialog tersebut, Yahdi turut menyampaikan amanah dan pesan dari Kepala Balai Besar TNGL Aceh kepada warga, yang disambut baik oleh masyarakat setempat.
Kendati demikian, masyarakat menitipkan sejumlah poin penting dan mendesak kepada para narasumber serta pemangku kebijakan terkait untuk segera ditindaklanjuti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lima Poin Tuntutan dan Aspirasi Masyarakat:
1. Kebijakan Transisi untuk Sawit Produktif:
Masyarakat meminta agar kebun sawit yang saat ini sudah masuk masa produktif tidak langsung ditebang secara sepihak, dengan disertai komitmen kuat dari petani untuk tidak melakukan penanaman kembali (replanting) sawit di kawasan tersebut.
2. Dasar Hukum dan Penjelasan yang Jelas:
Warga meminta agar setiap kebijakan pelarangan pembukaan lahan maupun permintaan penyerahan lahan secara sukarela harus disertai dengan dasar hukum yang transparan dan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.
3. Klarifikasi Pungutan Liar Kelompok Tani:
Masyarakat mengungkapkan adanya pembentukan kelompok tani kehutanan di masa lalu, namun terdapat informasi dugaan pungutan sebesar Rp100.000 per kebun. Warga meminta agar dugaan ini segera diklarifikasi secara terbuka.
4.Penghentian Tindakan yang Menghambat Perekonomian Petani:
Masyarakat meminta penghentian tindakan-tindakan yang menghambat proses penjualan hasil panen sawit sebelum adanya solusi yang jelas dan berkeadilan. Mereka juga mendesak adanya penetapan zona khusus atau skema perlindungan bagi petani kecil.
5. Tuntutan Ganti Rugi:
Masyarakat meminta adanya ganti rugi yang layak atas tanaman sawit milik warga yang kadung telah ditebang dalam proses penertiban.
Komitmen Selamatkan Hutan Tanpa Mengorbankan Kesejahteraan Rakyat
Yahdi Hasan menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat di daerah pemilihan VIII tidak pernah menolak upaya penyelamatan hutan maupun pelestarian lingkungan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah dan instansi terkait tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil yang hari ini tengah berada dalam situasi sulit.
”Bagaimanapun mereka adalah masyarakat kita, rakyat kita. Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Masyarakat harus kita bela dan persoalan ini harus diselesaikan secara bijaksana,” tegas politisi Partai Aceh tersebut.
Melalui rilis ini, Yahdi berharap agar pihak Balai Besar TNGL, pemerintah daerah, serta instansi terkait dapat membuka ruang dialog lanjutan yang konstruktif demi menciptakan win-win solution—di mana kelestarian kawasan TNGL tetap terjaga, namun hak-hak dasar dan kelangsungan hidup ekonomi masyarakat petani kecil di Aceh Tenggara tetap terlindungi. (Tim)
