Hal itu merujuk pada ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 24 yang menyatakan
“Tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Presiden”.
Ketentuan tersebut mewajibkan tim penyidik untuk mengikuti prosedur hukum formil yang harus dipenuhi, tim penyidik melalui Jaksa Agung sudah mengirimkan surat ke Presiden, sehingga saat ini kami menunggu persetujuan tersebut untuk memanggil saudara AQ sebagai saksi, kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Senin, 30 Oktober 2023.
Dia pun meyakini komitmen Presiden Jokowi dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam hal pemberantasan korupsi yang sama-sama ingin semua permasalahan yang berkembang dalam perdamaian yang dituntaskan.
“Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya siapa pun yang disebutkan akan kami klarifikasi, sehingga tidak menimbulkan polemik di media dan masyarakat, apakah nanti dapat dikembangkan lagi kita tunggu hasil penyelidikan, penyelidikan masih terus berjalan,” tutupnya.
Sebelumnya, nama Achsanul muncul saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan percakapan menjanjikan kasus korupsi pembangunan menara sinyal pemancar atau BTS 4G Kominfo Galumbang Menak dengan anggota BPK berinisial AQ dalam konferensi, Senin, 23 Oktober 2023.
“Yang dimaksud Saudara Saksi, ini dari chat-nya Anang, ‘perlu menghadap AQ lagi sama saya’, jawaban Saudara, ‘jangan sekarang lah, Bos, reda dulu. Ini tim BPK ancam soal data yang tidak pernah dikasihkan’, apa maksud dari percakapan itu?” tanya jaksa.
“Pak Achsanul,” jawab Galumbang.
“Achsanul siapa?” tanya jaksa.
“Qosasi,” jawab Galumbang.
“Itu siapa?” tanya jaksa.
“Ya AQ,” jawab Galumbang.
Jaksa lalu bertanya sosok Achsanul Qosasi . Galumbang mengatakan Achsanul dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).
“Ya siapa? Achsanul Qosasi itu siapa?” tanya jaksa.
“Anggota BPK, Pak Jaksa,” jawab
